HUT SHS
Headlines News :
Home » » MOU KUA-PPAS APBD-P 2015 DISEPAKATI DI PARIPURNA

MOU KUA-PPAS APBD-P 2015 DISEPAKATI DI PARIPURNA

Written By jhon simbuang on Kamis, 03 September 2015 | 00.22.00

MANALIP : ANGGARANNYA DIPASTIKAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT


Talaud, Identitasnews.com - Rapat Paripurna Dekab Talaud dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemeritah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan berkas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2015, resmi ditandatangani di ruang Paripurna Kantor Dekab Talaud (31/8) lalu.
Persetujuan KUA-PPAS tersebut selanjutnya akan menjadi RANPERDA, kemudian akan dikonsultasikan ke Provinsi untuk mendapatkan asistensi setelah itu dapat ditetapkan menjadi Perda APBD-Perubahan Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2015.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Dekab Talaud George Rompah S,Pd, Wakil ketua Jakob Mangole, dan Wakil ketua lainnya Gunawan Talenggoran, Forkopimda serta di hadiri oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Talaud, 
Ditemui disela kesibukannya usai mengikuti Paripurna di ruang sidang Kantor Dekab Talaud, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip,SE memaparkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah terakhir menjadi Permendagri No. 13 tahun 2013, khususnya pasal 3 meliputi berbagai hal diantaranya, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan dan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD bahkan perubahan APBD harus dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang unndangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadialan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
“Jadi dalam Perubahan APBD tersebut, anggarannya dipastikan berpihak kepada kepentingan rakyat Talaud, dan tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya karena itu adalah amanat rakyat yang telah diatur oleh peraturan perundang undangan”. tukas Srikandi yang terkenal berwibawa itu.
Di tempat terpisah Ketua Komisi B Dekab Talaud, Max F.M. Lua, memaparkan hal senada bahwa lebih sinkron lagi apabila kita melirik Permendagri No. 58 tahun 2005 pasal 29 sampai dengan pasal 42 disana dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
“Jadi semua kebijakan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah jauh dari penyimpangan kalau kita tetap mengacu dari berbagai regulasi yang telah ada,”pungkas Lua Diplomatis.(Onal)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD