HUT SHS
Headlines News :
Home » » MINIMNYA PENGAWASAN HUTAN , MENYEBABKAN KEBAKARAN HUTAN DI BOLMONG

MINIMNYA PENGAWASAN HUTAN , MENYEBABKAN KEBAKARAN HUTAN DI BOLMONG

Written By jhon simbuang on Selasa, 29 September 2015 | 21.13.00

BOLMONG , Identitasnews.com -  Akibat  Fenomena Alam Elnino , kemarau  berkepanjangan  menyebabkan kekeringan yang berdampak pada  gagal panen  baik itu  tanaman padi, jagung dan lain-lain serta  kekeringan areal hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Desa Wineru , salah satu desa penghasil beras  mengalami gagal panen  puluhan hektar persawahan yang menjadi sandaran perekonomian masyarakat petani. Para petani tampak kecewa karena padi yang siap berbuah mulai kering akibat terhentinya pasokan air di persawahan.

Sedangkan areal hutan di sepanjang Bolaang Mongondow  terbakar hingga menyerang perkebunan kelapa milik rakyat mengakibatkan kerugian  materi yang tak terhitung nilainya. Sementara itu  asap pekat sudah menyelimuti alam Bolaang Mongondow yang pastinya akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Darurat Asap harus segera diberlakukan. Pemerintah  Propinsi dan Kabupaten lamban dalam menyikapi permasalahan ini. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan  dalam hal ini UPTD Kantor Pengawasan Hutan  Wilayah Bolaang Mongondow seolah tinggal diam dengan permasalahan ini ,buktinya api sudah melalap hutan sepanjang Hutan Kawasan maupun Hutan Produksi Terbatas serta perkebunan milik rakyat di sepanjang kecamatan poigar , Bolaang ,Lolak  bahka sudah mengancam Taman Nasional Dumoga Bone.

Kepala UPTD KPH Poigar , Ferly , saat di konfirmasi berkaitan dengan Permasalahan ini  (29/09) mengatakan  bahwa pihaknya akan segera mengidentifikasi luas lahan yang terbakar dan pelaku-pelaku pembakaran hutan. “Kebakaran hutan ini disebabkan oleh dua factor yaitu Faktor alam dan manusia. Jika manusia yang melakukanya penyebanya adalah perambahan hutan dan proses pengidentifikasian kasus harus dengan pendekatan persuasive dan jika di mungkinkan polhut akan di turunkan di lapangan. “ ungkap Ferly

Ditanya soal program reboisasi hutan yang belum di laksanakan, jelas Ferly “ Sementara program tersebut dipending oleh Kementrian Hutbun hingga musim kemarau berakhir namun saat ini pihak kami sudah melakukan pembentukan kelembagaan pengelolaan program dengan melakukan pembentukan Kelompok Petani di beberapa titik yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat untuk program reboisasi tersebut “ .

Jemi Mewoh , Ketua DPK LAKRI Bolmong , menanggapi serius penjelasan Ferly “ KPH harus segera menugaskan personil yang ada sebelum perambahan hutan semakin melebar karena laporan masyarakat sudah cukup menghawatirkan. Karena dihuatn kawasan belakang Kecamatan Poigar sudah ada tindakan eksploitasi hutan dari salah satu perusahaan tambang dan dampaknya adalah masyarakat Kecamatan Poigar “ tutp Mewoh .(Tim)

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD