Iklan

MANALIP TEGASKAN, JAJARANNYA JAGA WIBAWA ASN

Posted by jhon simbuang on Kamis, 03 September 2015

Talaud, Identitasnews.com  - 02 September 2015,  Penegakan Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud terus di pertegas.
Top Eksekutif Pemda Talaud ,Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE langsung turun tangan menyikapi rumor yang berkembang ditengah masyarakat mengenai adanya Pegawai Negeri Sipil yang terjun ke panggung politik praktis dengan bertindak sebagai tim sukses salah satu kandidat Gubernur dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Utara Desember mendatang, akhirnya membuat Bupati perempuan pertama di Bumi Porodisa (Talaud-Red) angkat bicara.

Srikandi brpenampilan sederhana namun anggun ini menjelaskan bahwa sudah saatnya kita meletakkan disiplin sebagai kewajiban utama bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang telah diamanatkan lewat Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lebih lanjut Manalip menjelaskan, kalau semua itu dilakukan semata-mata untuk menciptakan manajemen ASN yang handal dan professional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Jadi saya menginstruksikan pada setiap Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tetap menjaga wibawa ASN, sebab bagi PNS yang sudah tidak mau lagi dibina maka tidak ada alternative apapun selain penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahkan sanksinya bisa bermuara sampai pada pemecatan”. Tegas Srikandi yang akrab di sapa Bunda itu.

Dimintai tanggapan mengenai banyaknya PNS ”Kumabal” yang terjun ke politik praktis Ketua Badan kehormatan Dekab Talaud Meyke F. Manganguwi menyayangkan hal tersebut karena semata-mata adalah pelanggaran berat terhadap aturan. “itu adalah pelanggan berat terhadap aturan karena selain bertentangan dengan PP No. 53 Tahun 2010, juga bertentangan dengan PP No. 37 tahun 2004 tentang Larangan Bagi PNS untuk berpolitik, sedangkan mengenai sanksi, itu mutlak wewenang pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Talaud dan kami selalu siap mendukung langkah Ibu Bupati dalam menegakkan aturan,”pungkas Manganguwi tersenyum. (Onal)


Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

00.47.00

0 komentar:

Posting Komentar