HUT SHS
Headlines News :
Home » » DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda OPD

DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda OPD

Written By jhon simbuang on Rabu, 16 September 2015 | 10.55.00

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda OPD
MANADO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus tanggapan atau jawaban Gubernur Sulut terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Selasa (8/9/2015) .

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu, dan dihadiri Wakil Gubernur Djouhari Kansil (mewakili gubernur), Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sulut serta Insan Pers.

Dari masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tersebut.

Decky Makansa, dari Fraksi PDI Perjuangan yang berpandangan bahwa refisi Perda ini merupakan amanat perundang-undangan. Untuk itu, terkait dengan revisi Perda ini, maka Fraksi PDIP ingin menyampaikan beberapa hal agar mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sulut.

“Pertama fraksi PDI Perjuangan menanyakan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selama ini terkesan sebagai badan promosi dan investasi. Kedua, sejauh mana pemerintah provinsi Sulut dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, khususnya dalam bidang penanaman modal. Ketiga, mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sulut agar menempatkan aparatur yang benar-benar berkompeten di bidangnya terlebih pada organisasi daerah yang mengurus mengenai investasi. Keempat, mengusulkan agar Badan Perizinan Terpadu yang akan di bentuk memang benar-benar terpadu,”jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Decky Kristovorus Palinggi berpandangan bahwa inisiatif Pemerintah Provinsi Sulut dalam penataan OPD adalah upaya untuk meningkatkan eksistiensi dan efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Fraksi Golkar menanyakan apakah kedua Perda tentang OPD ini sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mencermati peraturan pemerintah No.41 tahun 2007 tentang OPD sementara di refisi Kemendagri," tukas Palinggi.

Siska Mangindaan mewakili Fraksi Partai Demokrat berharap setiap SKPD memahami serta mengerti tugas dan fungsinya sesuai peraturan pemerintah No.41 tahun 2007, serta meminta agar RSD Noongan dimasukkan dalam struktur organisasi.

"Dengan dimasukkan dalam struktur maka pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal terlebih khusus kepada masyarakat yang kurang mampu," kata Mangindaan.

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Ainun Talibu mengatakan, dalam penentuan OPD, tata kerjanya harus melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja terlebih dahulu. Fraksi Sedangkan Partai Amanat Keadilan oleh Rita Lamusu mengatakan ada kejanggalan yang tampak berbeda antara judul yang tertulis disampul draft dengan yang tertulis dalam isi.

"Ini perlu diperbaiki agar substansi pembahasan sebuah Perda menjadi jelas, karena ini merupakan sebuah roda hukum. Untuk itu kiranya Tim Rumus dari Biro Organisasi Setda Provinsi bisa lebih serius dan teliti ,"ujar Lamusu.

Dibagian akhir, Fraksi Partai Restorasi Nurani Untuk Keadilan yang dibacakan Denny Sumolang mengatakan bahwa pembentukkan OPD dipandang perlu, namun harus melihat kepentingan masyarakat Sulut, serta wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang ada di tingkat pusat.

"Diharapkan kinerja inspektorat yang menjadi salah satu bagian penting dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam hal pemeriksaan administrasi dan keuangan. Perubahan OPD sudah sangat baik, namun hal ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik yang maksimal,"kata Sumolang.

Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Djouhari Kansil mengatakan, apa yang disampaikan tadi benar-benar telah melalui suatu kajian pemikiran yang matang dan komprehensif, meskipun harus melalui usaha dan kerja keras yang tanpa melihat waktu. Hal yang membanggakan pula bahwa di dalamnya terbangun suatu kolaborasi kerja konstruktif sehingga mampu melahirkan satu pemikiran cerdas, inovatif dan komprehensif.

"Jika dinilai, rumusan-rumusan pemandangan masing-masing fraksi benar-benar bertoleransi positif dengan dititipkannya UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Disamping itu juga turut mendukung upaya pemerintah dalam mendorong sektor penanaman modal melalui kegiatan investasi," kata Kansil. (advetorial)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD