HUT SHS
Headlines News :
Home » » Diduga Ijin Kabur, Warga Minta Bupati Cabut Ijin Indomaret dan Alfamart di Tatelu

Diduga Ijin Kabur, Warga Minta Bupati Cabut Ijin Indomaret dan Alfamart di Tatelu

Written By jhon simbuang on Minggu, 13 September 2015 | 23.46.00

Airmadidi, Identitasnews.com – Masyarakat sekitar Tatelu Kecamatan Dimembe mulai diresahkan dengan kehadiran Indomaret dan Alfamart yang secara perlahan tapi pasti, mulai menyudutkan usaha para pemilik warung.

Warga mendesak Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA untuk segera mencabut ijin usaha Indomaret dan Alfamaret tersebut. Pasalnya masyarakat telah mengendus dugaan tidak adanya ijin usaha dari kedua mini market itu,

Selain itu, warga mengejar janji Indomaret dan Alfamart tentang memberi skala khusus bagi para pengusaha kios yang ada di wilayah terdekat.
Ibu Esther Kalalo salah satu pemilik kios di wilayah Tatelu menyatakan kehadiran Alfamaret dan Indomaret memberikan janji untuk menyuplay barang-barang lebih murah kepada pemilik kios-kios dalam arti berjanji untuk menjadi bapak angkat.
“Janji tinggal janji sebab Indomaret akhirnya melangkahi janji dimaksud dan saat ini sudah tertutup terhadap keberadaan kios-kios yang ada,” semburnya.
Sesuai pantauan wartawan, sampai saat ini semua pedagang yang ada di rata-rata Kabupaten Minahasa Utara, baik sudah ada Alfamart dan Indomaret, tetap saja menyuplay barang dagangan mereka dari Kota Manado.
Mewakili para pengusaha kecil, Kalalo meminta Bupati Minut untuk mengambil langkah tegas terhadap dua hal diatas, baik dari segi komitmen, maupun legalitas perusahaan-perusahaan raksasa itu.
 “Kami minta bupati menutup sementara pengoperasian Indomaret sambil mencarikan solusi yang terbaik dari persoalan ini. Sedangkan untuk Alfamaret yang masih dalam tahap  pembangunan gedungnya, saat ini terpaksa dihentikan warga sambil menanti penyelesaiannya sampai ada kejelasan pasti terkait dengan persoalan ini,”tandas wanita gesit itu. 
Edwin Anggap Pemkab Kambing Hitamkan DPRD dan Masyarakat MInut
Keluhan masyarakat pedagang kecil Tatelu terkait kehadiran Alfamart dan Indomaret yang mempersempit usaha mereka, ternyata tidak luput dari perhatian DPRD Minut.

Edwin Nelwan ST, Wakil Ketua Komisi B, terenyuh oleh keluhan tersebut, apalagi suara masyarakat itu ada di dapil-nya semasa maju pilcaleg lalu. “Kajian dan segala macam telaah yang dilontarkan Pemda tanpa realisasi, itu sama saja pembohongan,” tukas Nelwan beberapa waktu lalu.
Pemkab Minut, juga lanjut Edwin, telah membohongi DPRD terkait berbagai kajian IMB (Ijin
Mendirikan Bangunan) serta Ijin Usaha (iu) untuk Alfamaret  dan Indomaret. “Kendati untuk menerbitkan ijin usaha adalah hak Bupati, namun sesuai dengan Undang-Undang ada kajian untuk penerbitan usaha seperti kajian sosilogis, Amdal, Kelayakan dan sebagainya,” semburnya.
Untuk wilayah Tatelu Raya, kata Nelwan lagi, masyarakat belum perlu adanya kedua perusahaan raksasa itu.
“Jangan samakan kondisi Desa Tatelu dengan Desa Kalawat. Di Tatelu jumlah penduduk masih sedikit, kenapa Tatelu harus diberikan ijin membangun Indomaret dan Alfamaret. Jelas saya merasa dibohongi secara pribadi dan secara umum lembaga rakyat ini DPRD Minut. Sejak awal saya menyatakan tahapan MoU sudah tidak jelas. Kenapa Indomaret dan Alfamaret sudah dibangun lalu baru ada MoU dan penerbitan ijinnya,” tukas dia.
Kontroversi berdirinya Alfamart dan Indomaret di Tatelu tanpa penuntasan segala prosedur, dimata Edwin Nelwan jelas sudah ada kamuflase mengkambing hitamkan Dewan dan Masyarakat Minut.
“Soal ini saya tidak akan main-main, dan saya akan tegas soal ini. Karena fakta di lapangan, tidak ada ijin sosialisasi dari pihak Indomaret dan Alfamaret kepada warga. Bahkan tetangga sekitar Indomaret dan Alfamaret tidak diminta surat persetujuan (ijin tetangga) untuk pembangunan Ini sama saja, kita dijajah di tanah kita sendiri,” tegasanya
Nelwan menyatakan DPRD butuh hak jawab Bupati Minut, apa benar ada ijin bagi Indomaret dan Alfamaret namun tanpa ada kajian, padahal masyarakat yang jadi korban monopoli perdagangan.

“Bupati harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil bukan pro pengusaha yang intinya hanya membuat masyarakat susah.Kalau benar ada keputusan seperti itu, maka saya berpikir ini sudah ada penyalahgunaan wewenang dari Bupati,” pungkas politisi Golkar itu.(Adit/Ficky/Meikel)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD