Iklan

Wagub Kansil Sampaikan KUA-PPAS APBD 2016 dan KUA-PPAS APBD-P 2015

Posted by jhon simbuang on Kamis, 13 Agustus 2015

Wagub Djouhari Kansil menyampaikan sambutannya dalam Sidang Paripurna Pengantar KUA-PPAS ABPD 2016 dan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2015.
MANADO—Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr Djouhari Kansil menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, dan penyampaian KUA-PPAS tahun 2015, dalam Sidang Paripurna Pengantar KUA-PPAS 2016 dan penyampaian KUA-PPAS tahun 2015, Selasa (4/8/2015).
Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw (kiri) didampingi Wakil Ketua Vreeke Runtu (tengah) dan Marthen Manopo (kanan) saat memimpin Sidang Paripurna Pengantar KUA-PPAS ABPD 2016 dan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2015.

Wagub Kansil, yang mewakili Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang dalam sambutannya mengatakan, kalau penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2016 masih mengacu pada perhitungan pendapatan dan belanja tahun sebelumnya, lantaran belum adanya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan RPJMD 2016-2020.
Unsur Forkominda Sulut turut menghadiri Sidang Paripurna Pengantar KUA-PPAS ABPD 2016 dan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2015.

"Disamping itu juga belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan terkait penetapan DAU, DAK dan bagi hasil pajak,"jelas Kansil.

Lanjut ia menambahkan, saat ini Pemprov Sulut telah menetapkan target ekonomi makro 2016, di mana untuk tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka 6,5%, dan penurunan angka kemiskinan ditargetkan menjadi 7,75 %, serta tingkat pengangguran sebesar 7,5 % dan inflasi pada angka 4,5 %.
Sejumlah pejabat dan PNS Pemprov Sulut yang hadir di Sidang Paripurna Pengantar KUA-PPAS ABPD 2016 dan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2015.

"Semuanya ini telah disenergiskan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019," terang Wagub seraya menambahkan bahwa untuk asumsi ekonomi makro nasional 2016, di mana untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 penduduk miskin sebesar 9 - 10%. Sementara untuk tingkat penangguran, lanjut Wagub, sebesar 5,2 - 5,5% dan inflasi sebesar 3 - 5%,.

“Pemerintah daerah telah menetapkan delapan program prioritas pembangunan Sulut di tahun 2016, yaitu pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar terutama sanitasi dan air bersih, pencapaian MDGs, adaptasi perubahan iklim, pelestarian hutan dan lingkungan hidup, pemantapan ketahanan pangan (beras dan daging sapi), pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil, pengembangan industri pariwisata dan peningkatan MICE serta pelestarian budaya local, peningkatan iklim investasi ekonomi lokal dan kreatif dan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,”pungkas Kansil.

Adapun subtansi kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2016, antara lain kebijakan pendapatan total pendapatan direncanakan Rp.2,557.555.499.000, Pendapatan Asli Daerah Rp.1.028.490.800.000, Dana Perimbangan Rp.1.191.740.699.000, Lain-lain pendapatan daerah Rp.337.324.000.000. dan Kebijakan belanja. Total belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.551.586.668.771. (advetorial)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

10.57.00

0 komentar:

Posting Komentar