Iklan

LSM LAK-P2N Minta KPU dan Panwaslu Seriusi Dana Bansos di Tangan ‘Petahana’

Posted by jhon simbuang on Senin, 24 Agustus 2015

Foto: Rinto Rahman (kiri)
PETAHANA DIUNTUNGKAN, PASANGAN CALON LAIN DIRUGIKAN...

Airmadidi, Identitasnews.com - Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Pemerhati Pembangunan Nasional (LAK-P2N) Minut Rinto Rahman, meminta Panwas dan KPU Minut mulai mengantisipasi praktik kecurangan yang biasa terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh petahana.
BPKP dan Inspektorat harus lebih sangat Berentegritas dalam hal ini, jangan seperti Proyek Jalan Pante Pall Desa Marinsow di tahun 2014 , Sampe saat ini BPKP dan Inspektorat tidak menemukan ada indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut, ”.tuturnya.
Aktivis asal Likupang itu berjanji akan bersinergi dengan masyarakat Minut akan melakukan pengawalan kucuran APBD itu sebab sangat rawan disalahgunakan oleh petahana dalam mendongkrak popularitasnya pada pilkada.
“Anggaran pemerintah daerah biasanya digunakan untuk memenangkan petahana atau bahkan sanak keluarganya yang maju dalam pilkada. Pos yang paling rawan bocor adalah alokasi dana bantuan social (BANSOS), melalui cara menggelembungkan dana bansos. Terus dana bansos itu yang nantinya buat pilkada supaya petahana menang," kata Rahman.

Salah satu contoh, lanjut Rinto, di Provinsi Banten tahun 2011, dana Bansos dialirkan ke keluarga dan organisasi pendukung petahana. Selain itu, kasus serupa terjadi pada Pilkada di Sumatra Selatan 2012, bahkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pilkada ulang karena petahana terbukti menggunakan dana bansos dan hibah untuk kepentingan mempengaruhi pemilih dengan pembagian barang dan jasa," tutur Rinto.
Maka dari itu, pihaknya meminta PANWAS dan KPU Minut mengajak BPKP dan juga Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan khusus terkait hal tersebut. "Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan waktu pilkada saat ini sudah dekat. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan. Kepala daerah harus memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada,” kata Rinto Rahman.
Lanjut pria yang pintar membuat foto itu, BPKP dan Inspektorat harus lebih Berentegritas Dalam hal ini, jangan seperti Proyek Jalan Pante Pall Desa Marinsow di tahun 2014, Sampe saat ini BPKP dan Inspektorat tidak menemukan ada indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Bila anda-anda mampu membongkar aib-aib yang ada pada petahana, berarti anda sudah mengangkat nama baik keluarga and asemua,” pungkas Rinto Rahman, sembari menambahkan yng mana, perlu diketahui, pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama akan dilakukan pada Desember 2015.
Akan ada ada 122 calon petahana dari 810 pasangan calon dalam 269 daerah pelaksana pilkada serentak di Indonesia yang dilakukan tahap pertama di mana pilkada yang dilakukan tahap pertama untuk mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 hingga Juni 2016. “Nah, disinilah kita lihat, seberapa jeli-nya aparat menyikapi hal ini," tandas Rinto Rahman.(Adhit/Meikel/Ficky).

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

05.11.00

0 komentar:

Posting Komentar