HUT SHS
Headlines News :
Home » » Tioho : Sanksi 3 Bulan Kurungan Bagi Usaha yang Menjual Produk Hewan ada Kandungan Formalin

Tioho : Sanksi 3 Bulan Kurungan Bagi Usaha yang Menjual Produk Hewan ada Kandungan Formalin

Written By Efraim Lengkong on Senin, 22 Juni 2015 | 17.37.00

drH. Hanna Tioho 
Manado, Identitasnews -  Beredarnya sejumlah produk hewan yang dijual di pasar-pasar tradisional dan pasar swalayan di kota Manado tidak memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Demikian diungkapkan oleh drH. Hanna Tioho dari Balai Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulut pada Senin siang (22/6) di Manado di sela-sela Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan, Pertanian dan Peternakan.

Menurut Hanna Tioho, karena tidak semua produk hewan yang dijual di pasaran berasal dari Rumah Potong Hewan.

“Jaminan keamanan pangan bagi masyarakat sudah harus menjadi prioritas dan perhatian penting oleh para pejabat pemerintah di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.  Untuk itu, kepada setiap unit usaha wajib melaporkan nomor kontrol veterinary yang menyatakan produk hewan yang dijual harus bebas dari kandungan borax, formalin dan residu lainnya,” tegas Tioho.

Hanna Tioho mengakui masih ada unit usaha yang nakal dalam menjual produk hewan.

“Misalnya saja, harus tegas bahwa produk hewan yang dijual tidak boleh adanya kandungan formalin.  Kandungan formalinnya harus nol atau tidak boleh positif.  Karena ini sangat membahayakan konsumen bagi yang mengkonsumsinya,” tegas Tioho.

Hanna Tiono menegaskan sesuai UU RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pasal 86, ada sanksi pidana bagi unit usaha usaha yang mencantumkan kandungan berbahaya dalam produk hewan yang dijual.

“Dalam UU ini ditegaskan setiap unit usaha wajib menjamin keamanan pangan. Jika melanggar ada sanksinya yakni enam bulan kurungan atau denda lima juta rupiah,” tegas Tioho.

Menurut Hanna Tioho, ke depan jika ada sidak dari pemerintah maka unit usaha yang melanggar bisa diproses hukum oleh penyidik PPNS.  (jacky)      

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD