HUT SHS
Headlines News :
Home » » SOMPIE BANTAH DANA PILKADA MINUT 19 MILIAR

SOMPIE BANTAH DANA PILKADA MINUT 19 MILIAR

Written By jhon simbuang on Minggu, 14 Juni 2015 | 01.17.00

Sompie: “Apa dasar hukumnya, yang pasti kami tidak mau bertanggungjawab bila ternyata dana pilkada .... ”



Airmadidi, Identitasnews.com
- Statement Bupati Minut Drs Sompie S F Singal melalui Kaban (Kepala Badan) DPPKA Drs. Max Silinaung yang mana Dana Pilkada Minut sudah disepakati sebesar 19 miliar Rupiah, dari dana yang di-palot awal yakni Rp. 7. 000. 000. 000 (Tujih Miliar Rupiah), cukup mengerucut di berbagai kalangan.
Tak pelak hal itu langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan DPRD Minut bahkan kalangan para pemerhati pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
“Yang benar mana sih, Pemkab bilang 19 miliar, Dewan bilang, 7 miliar. Bicara yang pasti dong, jangan membuat masyarakat bingung,” sembur aktivis LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Wakil Ketua Dewan Drs Denny Ronny Wowiling MSi saat ditanyai sejumlah wartawan di Kantor Dewan Minut beberapa waktu lalu, mengaku kaget. Politisi senior yang akrab disapa Dewo ini mengaku yang mana ia tidak bisa berbicara lebih akan hal itu. Setahu dia, dana Pilkada hanya Rp. 7. 000. 000. 000.
“Saya kurang tahu pasti mana yang betul, apakah 7 M atau 19 M. Saya hanya Wakil Ketua Dewan, jadi saya tidak berwewenang memberi penjelasan jika ada hal seperti itu. Sebaiknya coba tanya nke Banggar saja,” ujarnya sembari berlalu meninggalkan para wartawan.

Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Denny Sompie SE lebih terkesima lagi dibanding Denny Wowiling. Pasalnya, menurut Sompie, berbicara anggaran, maka sesuai prosedur, semua harus sinkron dengan aturan yaitu melalui pembahasan serta rekomendasi yang lewat pihaknya.
“Sesuai kesepakatan, mengacu dari keputusan awal, maka Dana Pilkada 2015-2020 adalah Rp. 7 Miliar. Kalau ternyata sudah disepakati ternyata mencapai 19 Miliar Rupiah, itu dana dapat darimana? Ini bicara uang negara, dan sampai hari ini saya tidak mengetahuinya," kata politisi senior yang akrab disapa Densom (Denny Sompie red-).

Dirinya juga menjelaskan bahwa selaku komisi yang membidangi anggaran, ia belum pernah membahas apalagi menyetujui plot anggaran Pilkada sebesar 19 miliar itu karena tidak tahu harus menelurkan anggaran dari mana. “Memang ada edaran Mendagri yang memperbolehkan, asal ada anggaran  (APBD). Kalau tidak ada, mau plot dari mana,” tukasnnya.

Disebut sudah ada MoU antara pihak DPRD, KPU dan Pemerintah Kabupaten Minut, Sompie sontak menampik hal itu sebab menurutnya, semua ada prosedur. “Pemerintah tidak bisa sesuka hati memplot anggaran dengan mengorbankan dana pembangunan. Contohnya dana di pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, itu sudah protap tidak bisa di pangkas. Nah, darimana pemerintah akan mencari 12 miliar untuk melengkapi dana 19 miliar itu," tanya dia.

Kemungkinan menyerap anggaran dari APBD, lanjutnya, masih ada, tapi kecil kemungkinan. Untuk menghindari jerat hukum, Sompie mengaku tidak mau bertanggungjawab bila ada upaya pencaplokan anggaran terjadi, namun berada diluar prosedur.

"Kemungkinan ada, hanya dari dana Bansos. Tapi apa dasar hukumnya, yang pasti kami tidak mau bertanggungjawab bila ternyata dana pilkada itu di plot berlawanan dengan aturan yang berlaku. Saya anggota dewan yang pertama menolak dan saya akan menyeret hal itu ke ranah hukum," pungkasnya.
Ditempat terpisah, Komisioner KPU Junius Randang saat dikonfirmasi kebenaran hal itu, mengatakan bahwa baik anggaran Rp. 7.000.000.000 maupun 19.000.000.000, bagi KPU sama saja. Tapi yang pasti semua itu akan berdampak pada acara pilkada.
“Berapapun anggarannya, KPU hanya bisa menyodorkan pagu sesuai kebutuhan. Dan karena sudah digaji negara berdasarkan aturan, otomatis KPU siap jalan. Tapi kalau hanya 7 miliar, apakah 7 miliar itu bisa mencukupi,” jelasnya.(John)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD