Iklan

Rolling Tengah Malam, SKPD Sebut 400. 000. 000 Dana Uji Kompetensi Mubazir

Posted by jhon simbuang on Jumat, 26 Juni 2015

Airmadidi, Identitasnews.com - Roling pejabat di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang dilakukan Bupati Minahasa Utara beberapa waktu lalu, banyak kalangan menilai hal itu sangat klontroversial.



Pasalnya, didalam menempatkan pejabat terutama eselon III, Pemkab Minut dinilai tidak mengacu pada hasil Uji Kompetensi (UK). Padahal perlu diketahui, pada bulan September 2014 lalu beberapa pejabat eselon III diperintahkan untuk mengikuti uji kompetensi bahkan di BKN Provinsi Sulut.
 
UK ini kemudian dilanjutkan dengan pshico test bagi kalangan pejabat pemkab. Pelaksanaan ini menggunakan dana sekitar 400 juta rupiah. Namun sayang hasil dari UK ini tidak digunakan dalam menjaring pejabat pada beberapa waktu lalu.
Ini sontak mendapat sorotan tajam dari pimpinan Dewan Minut. Drs. Denny Wowiling, Msi (Dewo). Menurut Dewo, Pemkab Minut harus transparan dalam menyampaikan sekaligus mempertanggungjawabkan hasil dari uji kompetensi ini sebab dana yang sudah digelontorkan  mencapai 400 juta.
“Harusnya dalam menentukan pejabat yang akan menduduki jabatan tertentu harus sesuai dengan hasil uji kompetensi yang sudah diikuti. Setiap birokrat diberi kesempatan yang sama. Bukan berdasarkan ‘order’ atau like and dislike. Harus sesuai dengan kualitas, kapasitas dan keahlian,” ujar Dewo tegas.
Pemkab Minut, lanjut Dewo, sebenarnya sudah memiliki dokumen dari hasil UK. Tinggal mengambil saja sesuai dengan kapasitas dari birokrat yang bersangkutan, baik untuk struktural maupun untuk fungsional.
“Kami akan memanggil hearing pemkab dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk menanyakan hal ini. Apakah ini kemauan Bupati selaku pembina atau hanya kemauan pihak BKDD sendiri” sorot Dewo yang menganggap apa yang dilakukan Pemkab Minut ini adalah wan prestasi.
 
Salah satu pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Minut yang mengikuti UK Sptember lalu menyebutkan, saat mereka diperintahkan untuk mengikuti UK, bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas sebagai PNS atau birokrat.
”Kenapa tidak pernah disampaikan bahwa UK ini sebagai persiapan untuk promosi jabatan,” jelas pejabat yang tidak ingin namanya disebut.
Polemik roling yang dilakukan pemkab Minut pada tengah malam itu, justru datang dari kalangan PNS di Minut sendiri. Bahkan pergunjingan sampai di tingkat kecamatan yang tersentuh roling pejabat. Roling dan pelantikan terakhir jelang pilkada ini diduga sarat kepentingan.
”Saya ikhlas tidak pernah mendapat promosi jabatan sebab kemungkinan dikarenakan saya bukan orang Minut, tapi kasihan pelayanan publik jika roling dilakukan hanya karena kepentingan dan faktor sapa dekat api pasti panas, ” sembur dia.(John)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

23.36.00

0 komentar:

Posting Komentar