Iklan

Raih WTP, Pemda Harus Alokasikan 1 Persen APBD Untuk Anggaran Inspektorat

Posted by Efraim Lengkong on Rabu, 24 Juni 2015

MANADO- Pengawasan yang maksimal kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan salah satu langkah penting, yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Hal tersebut dikatakan Kepala Inspektorat Sulut, Praseno Hadi dihadapan anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2014 di kantor DPRD Sulut, Selasa (23/6/2015).

Untuk memaksimalkan pengawasan ini, kata Hadi, Pemerintah Kabupaten dan Kota harus dapat bisa mengalokasikan dana pengawasan sebesar Satu (1) persen dari dana APBD kepada Inspektorat.

"Tahun lalu, kami menerima 1 persen (Rp2,7 miliar) dari anggaran APBD Sulut yang bernilai Rp2,7 triliun,”ungkap Hadi.

Ia pun meyakini bahwa masih ada pemerintah kabupaten dan kota yang belum melakukan hal ini.

“Ini harus dilakukan agar pengawasan dapat berjalan dengan baik. Sebelum BPK masuk, kita sudah lebih dahulu melakukan perbaikan, dan ini diapresiaai oleh mereka (BPK),”tambah Hadi. (mun)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

17.42.00

0 komentar:

Posting Komentar