Tepat dan Tepercaya di Sulawesi Utara

Tepat dan Tepercaya di Sulawesi Utara
Iklan
thumbnail

Hut ke-111 Desa Tumbohon, Masyarakat Berharap Bantuan Dari Pemkab Minut

Posted by Marchel Hormati on Sabtu, 24 Februari 2018

Minut, identitasnews.com - Masyarakat Desa Tumbohon Kecamatan Talawaan sangat membutuhkan Lapangan Olaraga yang akan digunakan untuk sepak Bola,Hal ini dikatakan oleh Hukum Tua Desa  Tumbohon Emmy Martha Pantouw.S.Sos saat perayaan Hut Desa Ke 111 Sabtu (24/02/2018)
Menggingat Anggaran Dana Desa (ADD) tidak bisa dingunakan untuk membeli sebidang tanah maka Pemerintah Desa menggelar aksi pencarian Dana saat perayaan Hut Desa di Balai Desa.
Diantarannya yang memberikan bantuan Asisten 1 Pemkab Minut Revino Dondokambey dan Anggota DPRD Sulut Netty Pantouw yang di serahkan puteranya Cristian Kolulu yang akan didaulat untuk Calon Legislatif DPRD Minut.
Masyarakat Desa Tumbohon dalam hal ini meminta uluran tangan dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Vonny Panambunan untuk bisa memberikan bantuan untuk membeli tanah yang akan digunakan untuk prasarana Olaraga.
"Kami meminta juga kepada Anggota DPRD Minut Wellem Katuuk SH MH yang hadir agar dapat meneruskan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kabupaten" Ungkap Kuntua Pantouw.
Hadir dalam kegiatan ini mewakili Pemkab Minut Asisten 1 Revino Dondokambey dan Camat Talawaan Johan Mewengkang Anggota DPRD Wellem Katuuk,Putera Netty Pantouw Anggota DPRD Sulut Cristian Kolulu,Hukum Tua Desa Tetangga  dan ratusan masyarakat Desa Tumbohon Kecamatan Talawaan. (Herman)
21.00.00
thumbnail

Lomban Imbau Nelayan Tidak Membuang Sampah di Laut

Posted by Marchel Hormati on Jumat, 23 Februari 2018

Bitung, identitasmews.com - Pemerintah Kota Bitung tak putus putusnya menggaungkan serta menggalakkan gerakan 5 bersih (bersih di darat, udara, laut, bawah tanah dan bersih aparatur) kepada semua pihak dalam rangka menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Industri maupun Pariwisata yang ramah lingkungan. Untuk itu pada hari jumat (23/2) di Lapangan Pelabuhan Perikanan Bitung Kecamatan Aertembaga, Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban menggelar Apel Kerja Bakti yang diikuti segenap ASN/ THL, Unsur Marinir, Pala/ RT serta masyarakat disekitar tempat tersebut.
Sebagai Kepala Daerah yang sangat concern terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan, Lomban menyampaikan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab dan menjadi pekerjaan bersama semua pihak dan kegiatan seperti saat itu kiranya dapat dilakukan secara rutin.
Disamping itu Lomban mengimbau kepada para pelaku perikanan untuk jangan sekali-kali membuang sampah dipantai ataupun saat mereka melaut karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi ekosistem tempat mereka mencari nafkah.
"Saya minta kepada para pelaku perikanan, para nelayan yang nantinya akan melaut untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi sampah tersebut merupakan sampah plastik yang sangat berbahaya bagi ekosistem laut dan pantai." tutur Lomban.
Diketahui bahwa beberapa perahu nelayan saat kembali melaut tidak lagi membawa sampah, hal itu seperti di katakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung bahwa volume sampah yang diangkut dari wadah sekitar Pelabuhan Perikanan sangat sedikit.
Menanggapi hal tersebut Lomban meminta pihaknya untuk terus melakukan pengawasan serta sosialisasi bagi para Nelayan untuk membawa pulang sampah saat mereka melaut, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran maka nelayan tersebut akan dikenai sanksi hukum.
Saat itu Lomban secara simbolis menyerahkan wadah secara gratis kepada nelayan yang ada sembari berpesan agar kiranya sampah sampah yang ada selama melaut dapat dikumpulkan dan dibuang pada kontainer yang sudah disediakan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membersihkan sampah sampah sepanjang pantai maupun yang ada dilaut.
"Terima kasih untuk atensi dan partisipasi semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam kerja bakti pagi ini kiranya apa yang kita lakukan disini dapat juga diikuti masyarakat lain di Kota Bitung. Mari sayangi bumi, bersihkan dari Sampah. BERSIH BISA KOK!" tutup Lomban
Hadir saat itu Ketua TP-PKK Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bitung,   Kepala Pelabuhan Bitung, Kepala Perikani Bitung, Komdan Marinir Satkamla. (hms/meiby)
19.30.00
thumbnail

Polda Sulut Ungkap Prostitusi Online di Manado

Posted by Marchel Hormati on


MANADO- Maraknya praktek prostitusi secara online melalui media sosial di Manado, Sulawesi Utara, akhirnya terungkap.
Ini terbukti dengan upaya Anggota Subdit 2 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulut berhasil meringkus 9 wanita dan 3 laki-laki yang diduga "menjual diri' lewat salah satu aplikasi dengan cara melakukan transaksi melalui chatting.
"Beberapa hotel kami sambangi, saya sendiri turun di lapangan sampai pada pukul 04.00 WITA subuh tadi pagi. Kami  berhasil menangkap 9 perempuan dan 3 laki-laki, mereka bukan korban tapi pelaku semuanya, karena mereka menawarkan diri," jelas Kasubdit Cyber Crime Polda Sulut, AKBP Iwan Permadi, kepada wartawan, Jumat (23/2).
9 wanita yang diamankan ini diantaranya, LK, PA, AA, NR, TW, CT, FS, RP dan DP. Wanita-wanita cantik ini rata-rata berusia 19 tahun hingga 25 Tahun. Selain itu tiga lelaki yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi ini diantaranya VR, CS dan RP.
Awalnya kasus ini terungkap, menurut Permadi ketika polisi mendapatkan informasi soal maraknya prostitusi online. Kemudian timnya melakukan penyelidikan di salah satu aplikasi chatting.
"Sebenarnya kami mendapat informasi ini dari salah satu media, kemudian kami tindak lanjuti karena sudah viral dan takut semakin banyak pelaku prostitusi online," ujar Permadi.
Dari 12 orang itu ditangkap di hotel yang berbeda-beda. Saat digerebek polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil transaksi prostitusi, kondom, nota pembayaran hotel dan 8 buah ponsel.
Para pelaku ini bakal dikenakan pasal pasal 29, 30, 45 UU Pornografi dan pasal 45 ayat 1 UU ITE. "Ancamannya 6 tahun penjara," tukas Permadi. (samuel)

18.37.00
thumbnail

Mawar Tawarkan Tarif 1-3 juta

Posted by Marchel Hormati on


MANADO- Terbongkarnya dugaan praktek Prostitusi Online di Kota Manado, Sulawesi Utara, terungkap pula tarif yang ditawarkan para 'bidadari' belia cantik ini.
Seorang gadis berparas cantik sebut saja Mawar (21), nama disamarkan, mengakui aksi ini dilakukan karena ajakan teman.
Dia terciduk didalam kamar hotel berbintang oleh Anggota Tim Subdit Dua Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut.
"Baru sebulan ini saya melakukan seperti ini. Biasanya saya menawarkan tarif bagi satu pelanggan Rp 1 juta untuk short time. Kalau Long Time Rp 3,5 juta," ucap Mawar saat ditemui wartawan Mawar berjanji tak ingin lagi beraksi dengan cara menawarkan diri lewat praktek prostitusi online. "Saya tidak mau lagi lakukan seperti ini. Setelah ditangkap saya sudah tidak mau terlibat lagi" ujar wanita cantik yang berasal dari luar Sulut ini kepada wartawan, Jumat (23/2) pagi.
Lain halnya pengakuan Melati (20), nama disamarkan. Dia mengaku baru saja aktif di prostitusi online melalui aplikasi chatting.
"Saya baru dua pekan aktif di aplikasi itu. Saya hanya diajak teman," terang Melati.
Meski baru dua pekan, Melati mengaku sudah tidur dan melayani sebanyak 20 tamu. "Rata-rata semuanya deal dengan Rp 1 juta. Namun ada juga yang Rp 800 ribu. Selain di Manado ada yang dari Jakarta dan Surabaya," ujar Melati.
Selama beraktivitas di prostitusi online, kata Melati, keluarganya tidak mengetahui sama sekali. "Keluarga saya tahu saya di Manado. Mereka tidak bertanya, saya juga tidak menjawab," pungkas warga Luar Manado ini.
Terpisah, Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulut, AKBP Iwan Permadi menjelaskan kasus ini akan terus dikembangkan.
Selanjutnya masih akan terus diburu semua yang terlibat dalam prostitusi online di Manado. "Nama-nama pengguna ada dalam handphone yang disita milik para wanita ini," jelas Permadi.
9 wanita yang diamankan ini diantaranya, LK, PA, AA, NR, TW, CT, FS, RP dan DP. Wanita-wanita cantik ini rata-rata berusia 19 tahun hingga 25 Tahun. Selain itu tiga lelaki yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi ini diantaranya VR, CS dan RP. (samuel)

18.36.00
thumbnail

Komisi C Lampung Nimba Ilmu Di Minahasa

Posted by Marchel Hormati on Kamis, 22 Februari 2018

Minahasa, identitasnews.com - Kunjungan Kerja DPRD Komisi C Kab. Lampung Selatan di Kab. Minahasa, 22 Februari 2018.
Dihadiri Kepala Bapelitbangda Kab. Minahasa Drs. Donald Wagey, MBA, Sekretaris Dinas PU Kab. Minahasa Nofry Lontaan, Koordinator Komisi C DPRD Kab. Lampung Selatan H. Fahrrorozi, ST, bersama dengan rombongan Anggota DPRD Komisi C Kab. Lampung Selatan.
Perkenalan dan Penyampaian Maksud dan Tujuan oleh Ketua Tim H. Fahrorrozi, ST.
Beliau menjelaskan wilayah serta penduduk di Kab. Lampung Selatan, memperkenalkan anggota tim yang hadir, dan beliau menjelaskan tujuan DPRD komisi C Kab. Lampung Selatan datang mengetahui pembangunan yang ada di Kab. Minahasa, untuk meningkatkan PAD Lampung Selatan dengan tujuan kesejahteraan Masyarakat.
Selanjutnya pemaparan oleh Kepala Bapelitbangda Kab. Minahasa Drs. Donald Wagey, MBA.
Beliau bersyukur karena dapat bertemu dengan DPRD Kab. Lampung Selatan, beliau juga menjeleskan tentang sejarah dan budaya, luas wilayah, gambaran umum letak geografis, serta menjelaskan program-program pembangunan Kab. Minahasa, baik pembangunan jangka pendek, maupun jangka panjang. Diakhir pemaparannya beliau berterima kasih kepada DPRD komisi C Kab. Lampung Selatam karena telah berkunjung di Kab. Minahasa. (hms/ht)
20.30.00
thumbnail

Warga Desa Pungkol dan Wawontulap Keluhkan Bantuan Air Baku

Posted by Marchel Hormati on

Agustinus Baramula

Minsel, identitasnews.com - Bantuan air baku yang diterima oleh Desa Pungkol dan Desa Wawontulap lewat Balai Sungai (Sulawesi II) Provinsi Sulawesi utara pada beberapa bulan yang lalu Sudah 100% dikerjakan oleh pihak swasta.
Namun hal ini tidak membantu akan kebutuhan air bagi masyarakat Desa Pungkol dan Desa Wawontulap. Pasalnya air yang mereka harapkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak sesuai dengan harapan mereka.
"Akhir-akhir ini torang pe aer so jaga macet-macet bahkan sampe beberapa hari so nda ja bajalan tu aer, ungkap warga Wawontulap
Ungkapan yang sama dari warga masyarakat Desa Pungkol yang kebetulan bekerja di PT. PP. London Sumatra Indonesia yang ada di Desa Pungkol.
“Ada yang ganjil di areal perusahaan tersebut, ada sambungan pipa yang masuk ke perumahan Karyawan Perusahaan. Apa bisa bantuan pemerintah untuk perusahaan swasta ?”, ucap Vijay Kaboyo warga desa Pungkol.
Hukum Tua Desa Pungkol, Agustinus Baramula setelah ditemui oleh wartawan identitas news.com membenarkan hal tersebut.
Memang sudah hampir satu minggu air belum mengalir dan hal itu disebabkan adanya kerusakan pipa, dan soal adanya sambungan pipa yang masuk kedalam areal perumahan Perusahaan. “sayapun tidak tahu kalau mereka (Pihak Perusahaan) sudah membuat sambungan pipa menuju ke perumahan perusahaan tersebut, dan saya sudah menemui pimpinan perusahaan, dan mereka mengatakan akan segera membuka sambungan tersebut” ujar Hukum tua Desa Pungkol. (leon)
12.37.00
thumbnail

Sangian: Pertahankan Potensi dan Hak Paten Daerah

Posted by Marchel Hormati on Rabu, 21 Februari 2018


Minahasa, identitas.com - Sosialisasi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, Rabu 21 Februari 2018 di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.
Dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Minahasa Bpk Dr. S. W. Siagian,  MM. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini.
Apapun produk yang ada di Minahasa yang menjadi unggulan kalau dijiplak bisa dituntut secara hukum seperti contoh cengkih, ikan nike, payangka, dan potensi lainnya. Untuk itu pertahankan potensi dan hak paten daerah.
Dihadiri  narasumber Bapak Purwanto Sh MH Jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Aswan Idrak SH MH kepala bidang pelayan Hukum KanWil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, serta peserta dari instansi terkait di kabupaten Minahasa dan LSM. (hms/ht)

21.30.00
thumbnail

Bupati VAP Hadiri Rakor Bersama KPK Bahas Penggelolaan Keuangan

Posted by Marchel Hormati on


Manado, identitasnews.com - Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) menyambangi Sulawesi Utara menggelar rapat koorrdinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se Sulut, Rabu (21/02/2018) di ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut di hadiri juga Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan.
Acara tersbut dihdiri Ketua KPK, para wakil ketua KPk, Gubernur dan Walikota,Bupati, Ketua DPRD Sulut dan para ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Sulut Kejati Sulut Kajari se Sulut, Kapolda, kapolres se Sulut, Ketua Pengadlan Tinggi Sulut dan Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten /Kota Se Sulut serta para Sekretaris Daerah Se Sulut serta inspektur se Sulut.
Selain pemaparan dari KPK soal kerja sama supervisi pengelolaan keuangan, dilakkan juga penandatanganan  komitmen pemberntasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepala Bagian Humas dan Prtokol Setdakab Minut Yansen Tulung, SSTP mengatakan, bupati bersma gubernur dan Wali Kota dan Ketua DPRD melakukan pertemuan dengan KPK untuk sama2 sepakat memberntas korupsi di daerah masing2.
Pada Sore hari dilanjutkan dengan sosialisasi gerakan saya perempuan anti korupsi. Acara tersebut dihdiri kepla daerah perempuan dan istri pejabat, istri - isteri kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se Sulut. (Herman)

21.30.00
thumbnail

Tairas : Pelabuhan Perikanan Likupang Bukan Kewenangan Pemkab Minut

Posted by Marchel Hormati on

Minut, identitasnews.com - Harapan masyarakat nelayan di Kecamatan Likupang untuk menikmati fasilitas dermaga yang layak untuk kapal-kapal perikanan dan penumpang antar pulau di Kecamatan Likupang tampaknya semakin tidak jelas akibat dari pengalihan kewenangan Dinas Kelautan Perikanan dari Kabupaten Minahasa Utara kepada DKP Propinsi Sulawesi Utara.
Keluhan nelayan di Likupang agar pemerintah segera membangun fasilitas dermaga yang layak bagi kapal-kapal nelayan terungkap dikatakan Kepala Desa Likupang II Sarjan Maramis. Karena melihat kondisi laut yang tidak bersahabat bagi para nelayan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kerusakan kapal akibat tidak adanya tempat yang layak untuk tambatan kapal mereka.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Sadrak Tairas saat dihubungi media ini, dengan tegas mengatakan kalau pihaknya tidak lagi mengurus  masalah pelabuhan perikanan.  Karena sesuai dengan UU 32 / 2014, persoalan pelabuhan perikanan telah menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinis Sulawesi Utara.
Namun demikian, menurut Tairas, pihaknya telah berusaha melakukan koordinasi dan menyampaikan keluhan nelayan di Likupang terkait pembangunan pelabuhan perikanan.  Jadi silahkan saja ke DKP Propinsi untuk memperjelas masalah ini, jelas Tairas.
Kepala Dinas Kelautan  Perikanan Propinsi Sulut, Ir. Ronald Sorongan saat ditemui di Kantor Gubernur  membenarkan, kalau persoalan pelabuhan perikanan telah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi sesuai UU 32 / 2014.   Ditambahkan Sorongan, pihaknya hingga saat ini masih dalam tahap pendataan seluruh pelabuhan yang ada di masing-masing Kabupaten / Kota se Sulut.
Proses ini diibaratkan seperti proses pengalihan pengelolaan sekolah tingkat SMA / SMK yang dulunya berada di Kabupaten / Kota kemudian beralih ke Pemerintah Propinsi.  Jadi banyak hal yang harus dilakukan pendataan,  baik secara fisik bangunan dan perlengkapan lainnya termasuk personil atau pegawai yang mengelolah pelabuhan.
Setelah semua proses pendataan selesai dengan lengkap, baru dilakukan penyerahan asset ke pihak Dinas Kelautan Perikanan Propinsi.  jadi saat ini baru pada tahap pendataan.  Untuk pembangunan dermaga masih menunggu secara keseluruhan proses diatas selesai. Dengan kata lain, tahapannya masih panjang untuk sampai pada proses pembangunan kembali dermaga di Likupang. (Herman)
21.30.00
thumbnail

Cegah Kriminal Pemkab Minut Gelar Sosialisasi Bagi Generasi Muda

Posted by Marchel Hormati on


Minut, identitasnews.com - Bupati Vonny Aneke Panambunan turut prihatin Pasca kasus Pembunuhan di Paniki Atas dan kriminal penikaman oknun Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Minahasa Utara
Melihat fenomena tersebut, Bupati VAP menggagas acara sosialisasi penigkatan peran generasi muda terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di pendopo Rabu (21/02/2018) Sejumlah pembicara lintas agama, staf ahli dihadirkan dalam acara yang dibuka Asistem Administrasi Umum dr Jane MS Symons MKes dan dihadiri ratusan generasi muda maupun ormas kepemudaan se Minahasa Utara.
Kepala Dinas  Pemberdyaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Minahasa Utara, Jovita Supit salah satu pembicara mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup menonjol. Hal ini disebabkan multi factor kesenjangan sosial di masyarakat. Sebab itu, fenomena ini mnjdi tanggung jawab kita semua dan kita harus ambil peduli dengan sesama.
Bupati Vonnie A Panambunan beberpa waktu lalu mengatakan, pemicu tindakan kriminal di masyarakat diduga disebabkan oleh minumas keras, maupun faktor lainnya. Sebab itu, bupati menghimbau peredaran miras dan penggunaan miras harus diawasi dihentikan, jangan sampai menimbulkan perbuatan melawan hukum. "Kepada generasi muda, berhentilah menggunakan miras. Berhenti mabuk-mabukan dan stop aksi kriminal yang melawan hukum.
Nyawa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan s3hingga jangan disia-siakan. Kasihilah sesma mu manusia seperti diri mu sendiri," ujar Panambunan.
Dikatakannya lagi, jadilah generasi muda tanpa miras dan narkoba,  sebab pergaulan yang buruk merusak kelakuan  baik. "Jaga emosi agar Kita juga tidak bertindak bodoh.Hati baik, pikiran Baik sebab itu apa yang terucap juga hal yang baik dan bijaksana," kunci VAP. (Herman)

21.00.00
thumbnail

Pedagang Pertanyakan Pasar Likupang Belum Rampung

Posted by Marchel Hormati on

Minut, identitasnews.com - Pedagang di pasar Likupang sepertinya tidak sabar lagi untuk memanfaatkan pasar yang baru selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,  yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Kementrian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2017 yang lalu.
Sejumlah pedagang yang sehari-harinya beraktifitas di seputaran lokasi pasar Likupang, mempertanyakan operasional dari pasar yang baru saja dibangun.  Menurut salah satu pedagang yang namanya tak mau dipulikasikan menginginkan agar pasar ini segera difungsikan secepatnya agar pedagang yang belum memiliki tempat berjualan dapat menggunakan tempat ini.
“ Katanya telah selesai pembangunannya, tapi kenapa belum juga diijinkan untuk diguanakan pedagang di pasar Likupang”, tanya oknum pedagang lain yang tidak jauh berjualan dari bangunan pasar baru.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara, Drs. Benny Mengko,  melalui Kabid Distribusi Perdagangan dan Pengembangan Export, Thomas Pakasi, membenarkan, kalau bangunan yang baru selesai dikerjakan di lokasi pasar Likupang adalah tanggung jawab Dinas Perdagangan Minut. 
Terkait operasional pasar ini, menurut Pakasi,  bukanlah menjadi kewenangan dari Dinas Perdagangan Minut, tapi berada pada Perusahaan Daerah ( PD ) Klabat sebagai pengelolah pasar. Pihaknya hanya membangun fasilitas yang ada di pasar Likupang.  Namun menurutnya, belum dioperasikanya bangunan pasar ini, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah selesai pemeriksaan BPK baru kemudian diserah – terimakan operasionalnya kepada pihak PD Klabat.
Yang pasti,  pihak pelaksana pekerjaan pembangunan pasar Likupang  telah dikerjakan selesai 100 % fisik bangunannya, Jelas Realita Rumampuk selaku PPK pembangunan pasar Likupang.  Diakui Rumampuk, “ benar ada warga Desa Likupang yang sempat pertanyakan pekerjaan fisik pasar yang sepertinya belum rampung “.
Tetapi menurutnya, pihak pelaksana pekerjaan telah selesaikan pekerjaan sesuai RAP yang ada , dengan Total Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.3 Miliar,  lengkap dengan fasilitas MCK dan Sumur Bor.  Nantinya kedepan setelah mendapat kucuran dana, kemudian dilanjutkan pembangunanya hingga rampung sampai lantai 2. ( Herman)
21.00.00
thumbnail

10 Komitmen KPK dan Pemprov Sulut Berantas Korupsi

Posted by Marchel Hormati on


Pemprov Sulut, dentitasnews.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kerja sama terkait pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dituangkan dalam rapat koordinasi dan supervisi "Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi" yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Rabu (21/2/2018) pagi.
Gubernur Olly Dondokambey, SE mengapresiasi peranan KPK dalam penyelenggaraan rakor itu di Sulut. Ia optimis dengan kerja sama ini dapat mencegah tindak pidana korupsi di bumi nyiur melambai.
"Hal ini sangat membanggakan bagi kami karena menjadi provinsi yang dipilih KPK sebagai tempat penyelenggaraan rakor. Acara ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas bebas dari perilaku koruptif. Ini akan membawa hal yang maju untuk Sulut," kata Olly.
Disamping itu, menurut Olly, agenda rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi ini bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan di Sulut untuk senantiasa memiliki budaya anti korupsi.
"Kegiatan ini akan menyamakan gerak langkah kita dalam upaya pencegahan tindak korupsi, terlebih dengan menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana tidak dapat dipungkiri menyangkut oknum pejabat eksekutif dan legislatif," tandasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, rakor yang diluncurkan di Sulut itu ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
"Ini komitmen kita bersama antara KPK dengan Pemprov Sulut untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulawesi Utara," kata Basaria.
Dijelaskannya, KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah," jelasnya.
Lebih jauh, Basariah menuturkan, KPK berharap dengan koordinasi ini, upaya pencegahan akan meningkat dengan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.
KPK memandang upaya untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting.
Sementara itu Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dirinya optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Kemendagri menyampaikan terimakasih kepada KPK yang berkomitmen melaksanakan pencegahan korupsi di Sulawesi Utara. Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK," ungkapnya.
Menariknya, rapat koordinasi itu dirangkaikan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Olly, Ketua Deprov Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, SH, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito serta bupati dan walikota.(hms/dm)


Berikut 10 Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara

Kami, pimpinan pemerintahan daerah/kabupaten /kota dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi:

1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perjanjian penelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.

5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite  integritas, pengendalian gratifitasi, dan pelaporan LHKPN.

7. Membangun sinegritas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

20.00.00
thumbnail

Bupati JWS Hadiri Rakornas Kemendagri Cegah Politik Uang, Isu SARA dan Konflik Pilkada

Posted by Marchel Hormati on Selasa, 20 Februari 2018

Jakarta, identitasnews.com - Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow menghadiri rapat koordinasi nasional persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang di gelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/2/2018).
Peserta rakornas tersebut dihadiri kepala daerah provinsi, kabupaten, kota yang menggelar pilkada. Selain itu, turut hadir Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, mengatakan rakornas itu diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada Serentak 2018. "Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," kata Sumarsono.
Dia menjelaskan, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan. "Sehingga dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat," kata dia.
Sementara itu Bupati JWS mengatakan bahwa dalam rakor ini untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada. Memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.
"Rakor ini bertujuan membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada, "ungkap JWS.(Herman)
20.00.00
thumbnail

KPK, Polda dan Kejati Seriusi Pencegahan Korupsi di Sulut

Posted by Marchel Hormati on

Wakil Ketua KPK RI, Kapolda, Kajati bersama Kepala BPK RI, BPKP dan Inspektorat Sulut



Manado, identitasnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sambangi Polda Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (20/2).
Kunjungan KPK RI yang dipimpin Wakil Ketua Irjen Pol (Purn) Bazaria Panjaitan, SH, MH ini dalam rangka audiensi peningkatkan sinergitas kelembagaan antara KPK bersama Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BPK dan Inspektorat di Provinsi Sulawesi Utara.
“Yang pasti KPK datang ini untuk mendorong supaya penegak hukum bekerja profesional dan semakin baik. Mereka sekarang sedang berbenah-benah meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan menunjukkan kerja yang profesional dan melayani,” ujar Panjaitan  usai pertemuan di aula Tribrata Polda Sulut.
Ia juga berharap masyarakat harus berpartisipasi memberikan informasi yang perlu dibantu oleh para penegak hukum. “Termasuk juga kita kumpulkan para APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) disini, supaya nanti secara interen pengawas Internal ini membenahi semua yang ada didalam, sehingga tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
KPK mengharapkan korupsi itu jangan sampai ditangani oleh penegak hukum. “Sepanjang masih bisa ditangani oleh aparat pengawas internal, itu sebenarnya tujuan kita datang kesini, jadi bukan datang untuk penindakan,” ujarnya.
Sementara itu Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat membahayakan individu/organisasi, merugikan negara, melanggar hak asasi manusia, mengancam stabilitas, menyebabkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi.
“Korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan tidak saja berdampak pada meruginya hak-hak ekonomi rakyat, namun secara nasional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional,” ujarnya.
Untuk itu Kapolda menegaskan, korupsi sebagai sebuah tindak pidana tentu harus diberantas. “Korupsi merupakan musuh bersama yang membutuhkan extra effort mulai dari aspek pencegahan sampai pada aspek penindakan,” katanya.
Lanjutnya, diperlukan keberanian untuk melakukan aksi pencegahan dan penindakan penegakan hukum yang betul-betul tegas. Penindakan dan pencegahan korupsi dilakukan secara bersamaan dimana upaya penindakan difokuskan untuk memberantas kasus-kasus korupsi aktual yang terjadi saat ini, sementara pencegahan diarahkan untuk korupsi-korupsi potensial yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.
“Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi maka diperlukan langkah-langkah komprehensif. Diperlukan kerjasama dan dukungan yang solid dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BPK dan masyarakat,” ujarnya.
Kata kuncinya menurut Kapolda adalah sinergitas. Tanpa adanya sinergitas dari berbagi pihak dengan peran yang diemban dan dijalankan, maka akan sulit memberantas korupsi.
“Saya berharap agar audiensi ini dapat memberikan persamaan persepsi antara pihak-pihak terkait mengenai sinergitas dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. kita tidak boleh gagal untuk melawan korupsi, karena bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar jika kita bebas dari korupsi,” tandasnya.
Audiensi ini dihadiri juga oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Drs. Johni Asadoma, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Mangihut Sinaga SH MH, Kepala BPKP Sulut Kwinhatmaka, SE, MM, Kepala BPK, Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi, para PJU Polda dan para Kapolres/ta jajaran. (samuel)

19.30.00
thumbnail

Bupati Warning Pejabat Tidak Taat Pajak

Posted by Marchel Hormati on


Minsel, identitasnews.com - Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi Wakil Bupati Frangky Wongkar, SH dan Sekda Drs. Danny Rindengan MSi, menghadiri Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bupati Selasa (20/2/2018).
Bupati CEP mengemukakan, bahwa kemajuan/keberhasilan pembangunan suatu Daerah akan bertumbuh pesat ketika masyarakat dengan taat membayar Pajak.
"Dengan membayar Pajak berarti kita turut serta dalam pembangunan" ungkapnya.
Dikatakannya, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terhubung oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat.
Sebagaimana aturan yang berlaku, wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 Ribu Rupiah untuk SPT Pajak penghasilan wajib orang pribadi yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, saya menghimbau agar seluruh pegawai dan perangkat daerah secepatnya melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filling dengan tepat waktu. Sebab dengan demikian kita berkontribusi besar dalam pembangunan. "Orang Bijak Taat Bayar Pajak" Ucap Bupati Tetty Paruntu.
Kegiatan ini sendiri turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu yang diwakili Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Amurang Detje Lapian, Pejabat PD bersama para CAMAT. (leon)

19.00.00
thumbnail

Sadis...! Aksi Penikaman Terjadi di Kantor DPRD Minut

Posted by Marchel Hormati on

Minut, dentitasnews.com - Sangat di sayangkan Kantor DPRD Minahasa Utara yang biasa di kunjungi tamu yang membawa keluhan melalui aspirasi rakyat berubah menjadi ajang kriminal penganiayaan menggunakan senjata tajam.
Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kantor Sekretariat Dewan Kab. Minut hari Selasa (20/02/2018) sekitar jam 10.00 wita. Korban Jein Manua warga Desa Laikit pelaku adalah suaminya sendiri bernama Frangki Roring.
Sesuai penuturan saksi mata Vera Pelaku membawa sebelah pisau masuk di ruangan langsung menikam korban sebanyak dua kali yang pertama mengena di dada sebelah kiri dan yang kedua mengena dibagian ulu hati.
Setelah melakukan Penganiayaan Pelaku langsung melarikan diri melewati tembok belakang dan saat ini masih dalam pengejaran Tim Resmob Polres Minut dibawa komando Kasat Reskim AKP Ronny Maridjan.
Ketika mengalami luka serius Korban di larikan ke RS Walanda  kemudian dirujuk ke RS Prof Kandouw Malalayang Manado. Diduga motif Penganiayaan karena Pelaku sakit hati terhadap korban isteri yang selingkuh. (Herman)
19.00.00
thumbnail

Terkait Pembunuhan di Paniki Atas,Polres Minut Adakan Press Realise

Posted by Marchel Hormati on Senin, 19 Februari 2018


Minut, identitasnews.com - Langkah Cepat dan gesit Itulah tipikal jajaran Polres Minahasa Utara dibawah komando Kapolres AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH dan Wakapres Kompol Dewa Made Palguna didampingi Kasat Reskrim AKP Ronny Maridjan SE, dan seluruh perwira plus Kapolsek Dimembe, AKP Saguh Rianto, Polres Minut menggelar Press Release Senin (19/02/2017) terkait kasus Paniki Atas Berdarah yang terjadi kemari (Minggu 18/2-2018), 22.30 witta.
"Berkat kerja keras tim gabungan Reskrim Polres Minut, Polsek Dimembe dan tim Resmob Polresta Manado, kita telah mengamankan 13 pria yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan kepada seorang pria bernama Tedy Emor, 35, Warga Desa Paniki Atas, Jaga V, Kecamatan Talawaan, di jalan Perum Villa Mutiara Desa Paniki Atas, Jaga V, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara (Minut), (18/2/2018), sekira Pukul 22.30 Wita," beber Pattiwael.
Korban sendiri, lanjut Kapolres, mengalami luka tusukan dibagian lambung kanan menembus bagian lambung kiri dengan menggunakan senjata tajam (sajam) jenis Samurai.
“Kasus pembunuhan pada 18 Februari 2018 sekira Pukul 22.30 Wita, korban Tedy Emor meninggal dunia dengan luka tusukan dibagian lambung, diduga dilakukan oleh 13 pria dibelakang kami ini,” ujar Kapolres Minut, AKBP Alfaris Pattiwael, Senin (19/2/2018).
Menurut dia, dimana ada dua korban yakni Teddy dan Arel Rorong, 28, Warga Desa Paniki Atas Jaga VII, Kecamatan Talawaan, Minut. Namun, Arel sendiri hingga saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit.
“13 pelaku sudah kami amankan dan dalam penyelidikan lebih lanjut, bisa saja bertambah tersangkanya.
Para pelaku teraaamcaam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana,,junto 351, tentang penganiayaan berat," ujar Pattiwael.
Adapun motif pembunuhan tersebut, kata Kapolres, semata karena dendam dan kriminal murni. "Untuk sementara (hasil penyelidikan), kita katakan motifnya karena dendam dan kriminal murni. Sebab masih akan ada proses penyidikan dan olah TKP. Namun kami berkarap, masyaralat untuk tidak terpancing isu dan informasi tak jelas.
Untuk pemberi informasi juga, kami harap jangan menciptakan info memyimpang, mengingat kasus ini sudah berada ditangan polisi," pungkas Pattiwael. (Herman)

21.00.00
thumbnail

Dua Tahun Kepemimpinan, VAP Ajak ASN Harus Disiplin dan Kerja Sesuai Aturan

Posted by Marchel Hormati on

Minut, identitasnews.com - Mensyukuri berkat Tuhan di tanah Tonsea Bupati Vonnie Anneke Panambunan, Sekretaris Daerah Ir Jemmy H Kuhu, MA, mengadakan ibadah bersama ASN Minahasa Utara di Pendopo Bupati, Senin (19/02/2019)
Dalam ibadah tersebut, bupati bersyukur kepada Tuhan Yang Kuasa, karena telah memimpin dan memberkati Minahasa utara sampai 2 tahun kepemimpinannya di Minahasa Utara. Bupati mengajak semua ASN untuk bergandengan tangan,  disiplin dan kerja sesuai aturan. "Kerja dengan tulus dan semangat serta berkoordinasi selalu dengan pimpinan," Ungkap Bupati.
"Kerja dengan tulus dan semangat serta berkoordinasi selalu dengan pimpinan dan senantiasi Takut akan Tuhan juga dapat melayani masyarakat Minut dengan penuh rasa kasih. (Herman)
21.00.00
thumbnail

Dua Tahun Kepemimpinan VAP – JO Tuai Banyak Prestasi

Posted by Marchel Hormati on

Bupati Vonnie Panambunan dan Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong


Minut, identitasnews.com – Dalam memperingati Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Minahasa Utara Vonny Aneke Panambunan dan Ir Joppie Lengkong bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar syukuran dirangkaikan dengan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani berlangsung Sabtu 17/02/2018 di Lapangan Saroingsong Dua Kecamatan Kalawat depan SMP Negeri 1 Airmadidi.
Ibadah KKR dan syukuran ini  dipimpin langsung oleh Pdt Selvanus Kalesaran dihadiri oleh  Ketua DPRD Minut Berty Kapojos, Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu, Dandim 1310 Letkol Inf Deden Hendayana SE, Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH seluruh ASN Lingkup Pemkab mulai dari para Asisten, Kepala SKPD,Camat,Lurah,HukumTua dan ratusan masyarakat Minahasa Utara.
Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong, sukses menjalankan tahun ke dua roda pemerintahan di periode 2016-2021. 
Dan pasangan yang akrab dipanggil VAP JO, berhasil membawa Kabupaten Minahasa Utara dalam berbagai prestasi-prestasi:

Bupati VAP mendapat perhatian lebih dari Gubernur Olly Dondokambey atas prestasi-prestasinya.





VISI:
Minahasa Utara Menjadi Kabupaten Agribisnis, Industri dan Pariwisata Secara Terpadu serta Berkelanjutan Di Tahun 2021.


MISI:
1. Mengembangkan agribisnis secara efisien dan efektif.
2. Mewujudkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan, mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kauditan, Kema, Dan Likupang Raya.
3. Meningkatkan daya tarik pariwisata
4. Meningkatkan sumber daya manusia
5. Menyediakan infrastruktur memadai
6. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
7. Mempersiapkan kabupaten yang berdaya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan menuju Indonesia poros maritim dunia.


Capaian Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017:


BIDANG AGRIBISNIS

Pemerintah daerah Minut serius mengembangkan pertanian

1. Produksi tanaman kelapa mencapai 41.178,36 ton dari target 48.566,41 ton.
2. Produksi tanaman pala mencapai 68.77 ton dari target 210 ton.
3. Pengembangan bibit tanaman kelapa, cengkih dan pala serta tanaman lainnya.


 BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

1. Pengembangan kegiatan industri dilakukan untuk menunjang pengembangan KEK Bitung dengan penguatan di wilayah Kauditan, Kema dan Likupang Raya.
2. Pelatihan dan peningkatan sumber daya industri kecil dan menengah informal dan formal di seluruh kecamatan.
3. Pengembangan perdagangan dilakukan dengan mengaktifkan dan memperhatikan pengembangan kondisi pasar tradisional di kecamatan dalam rangka aktifitas masyarakat jual beli barang.


BIDANG PARIWISATA DAN BUDAYA




1. Membuat dan merehabilitasi akses jalan masuk menuju destinasi wisata.
2. Pembuatan lokasi wisata baru untuk menambah tempat destinasi wisata.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pengembangan serta pelatihan pemanddu wisata dengan digelarnya pemilihan Utu dan Keke Minut.
5. Menambah sarana dan prasarana baru tugu Tumatenden-Zero Point Minut sebagai destinasi wisata baru di Minit.


 BIDANG PERIKANAN

1. Produksi perikanan tangkap mencapai 17.459,61 ton dari target 19.955,24 ton.
2. Produksi perikanan budidaya mencapai 352.409,94 ton dari target 387.241,19 ton.
3. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
4. Pengembangan bibit ikan ungguk di sejumlah wilayah.
5. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan.
6. Pengelolaan produksi dan pengembangan budidaya ikan dan rehabilitasi sarana perikanan.


BIDANG PENDIDIKAN

Bupati Vonnie Panambunan dan Wabup Ir Joppi Lengkong memperhatikan prestasi pelajar


 
1. APM SD mencapai 100% dari target yang direncanakan.
2. APM SMP mencapai 69,90% dari target 69,50%.
3. APM SMA & SMK mencapai 58,17% dari target 58%.
4. Tingkat kelulusan tahun 2017 sangat memuaskan.
5. Sejumlah prestasi sekolah dan siswa pernah diraih di tahun 2017.
6. Pengembangan kualitas SDM para siswa termasuk dengan kualitas SDM tenaga pengajar serta pranata lainnya.
7. Rehabilitasi gedung sekolah dalam rangka penyediaan sarana belajar yang baik, aman dan nyaman.


BIDANG KESEHATAN

Bupati yang dicintai masyarakat, khususnya warga lanjut usia


1. Kepedulian pemerintah Minut dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan mulai dari pos kesehatan masyarakat desa, puskesmas pembantu.
3. Pengadaan sejumlah sarana dan prasarana pendukung kesehatan.
4. Pengadaan obat-obatan.
5. Mendapatkan apresiasi dan penghargaan terhadap keikutsertaan BPJS Kesehatan.
6. Angka kematian ibu 3 kasus, angka kematian bayi 0 kasus, angka kematian balita 0 kasus, balita gizi buruk 3 kasus.
7. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Maria Walanda Maramis.
8. Kegiatan donor darah di sejumlah instansi bers


 BIDANG PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN



1. Pendapatan Rp955.012.992.398 dengan realisasi Rp928.735.409.783 (97,2%)
2. Belanja Rp956.666.469.278 dengan realisasi Rp864.505.351.372 atau 90,5%. Jumlah belanja tersebut terdiri tidak belanja tidak langsung Rp493.187.395.068 dengan realisasi Rp483.557.264.308 atau 98% serta belanja langsung Rp462.479.209 dengan realisasi Rp380.948.087.064 atau 82%.
3. Pembiayaan Rp653.476.880 dengan realisasi Rp903.476.880 atau 138,3%. Jumlah pembiayaan ini terdiri dari penerimaan Rp903.476.880 dengan realisasi Rp903.476.880 atau 100% serta pengeluaran Rp250.000.000.


Moment HUT Kabupaten Minahasa Utara dihadiri Gubernur Olly Dondokambey


AGENDA PRIORITAS:

1. Pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa secara optimal,
2. Pengembangan kawasan industri di Kauditan, Kema dan Likupang Raya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
3. Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis ekowisata dan budaya,
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menuju Indonesia sehat,
6. Peningkatan infrastruktur daerah,
7. Penerapan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani,
8. Peningkatan kerja sama regional, nasional, dan internasional,
9. Peningkatan produk unggulan berdaya saing dan tenaga kerja terampil menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


ADAPUN AGENDA-AGENDA YANG DIRAIH ADALAH:

- Dinas Lingkungan Hidup prestasi tahun 2017  mendapat Setifikat Adipura,
- Dinas Kepemudaan Dan Olahraga  untuk event Porprov 2017 Minahasa meraih no 4 ,
- Dinas Perindustrian Pola Pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah ) dengan di bentuk beberapa Kelompok IKM di 10 Kecamatan,
- Dinas Kesehatan kabupaten sehat (swasti saba wiwerda),
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) penilaian sangat tinggi 3.0095 dari Kemeterian Dalam Negeri,
-LAKIP SAKIP sangat baik penilaian dari Kementrian Menpan RB. (ADV/HERMAN)

20.00.00