HUT SHS
Headlines News :
Banner hEDLINE

PT MMP Masih Perkasa Di Pulau Bangka, Warga Curiga Ada Back-Up Pejabat Minut


Airmadidi, Identitasnews.com – Sikap perusahaan penambang bijih besi (PT Micgro Metal Perdana alias PT MMP) di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur (Liktim) yang terkesan tidak takut dengan masyarakat, LSM, bahkan Media (wartawan), membawa dampak cukup signifikan bagi kalangan masyarakat Kabupaten Minut bahkan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasalnya, kendati sudah ada putusan pada tanggal 23 Maret 2017 SK Menteri ESDM Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang dicabutnya ijin pertambangan dan operasi produksi kepada PT Micgro Metal Perdana, menariknya di lokasi milik pengusaha asal China bernama Mr Yang itu, masih dijaga ketat oleh beberapa security asal Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur karena semua barang milik perusahaan masih ada di lokasi. Itulah sebabnya para kerucu PT MMP siap mengusir siapa saja yang berani merapat e area yang cukup luas tersebut.

Hal ini membuat aktivis Norris Tirayoh angkat bicara. Ada apa sebenarnya, sampai pemilik perusahaan itu masih memperlihatkan taringnya di Pulau Bangka, kan sudah ada surat keputusan Menteri SDM untuk tidak ada pertambangan lagi di Pulau Bangka,” sembur Norris Senin (29/5).

Alasan Mr Yang bertahan di Pulau Bangka, diduga ada pihak tertentu yang memback-up dan memberi harapan kepada pemilik perusahaan pengelolah bijih besi itu.
Tirayoh meminta, Bupati Minut dan Gubernur Sulut ambil tindakan tegas terhadap keberadaan perusahaan asing itu. “Kami sedang mendalami informasi itu. Kalau memang ada pejabat Pemkab dan Pemprov yang main mata dibelakang Pak Gub dan Ibu Bupati, kami akan bawa oknum-oknum itu ke ranah hokum, karena telah melakukan upaya menguntungkan diri sendiri, tanpa berpikir akan dampak buruk bagi nama Pak Gubernur dan Ibu Bupati,” cecar Norris.

Kecurigaan masih adanya aktivitas tambang di Pulau Bangka itu kata Tirayoh, seperti kita ketahui bersama, kemarin (Minggu 28/5), sejumah wartawan dan aktvis yang hendak bertamu ke Desa Kahuku di Pulau Bangka, saat lewat didepan dermaga Yatch milik PT MMP, mendapat teriakan, lemparan dan caci-maki oleh beberapa warga yang diduga kuat sebagai security di lokasi penambangan itu.
“Ada aksi, ada reaksi. Apapun kecurigaan warga, itu beralasan, makanya untuk menghilangkan kecurigaan warga, disinilah sikap tegas pemerintah dibutuhkan. Kalau Pak Gubernur dan Ibu Bupati tidak mengusir PT MMP dari Pulau Bangka, bagaimana kalau masyarakat setempat marah, mengamuk mengusir perusahaan itu dengan paksa, dan terjadi perkelahian kemudian ada korban tewas. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab, coba piker baik-baik. Makanya saya harap Pak Gub dan Ibu Bupati, ambil sikap tegas, keluarkan saja perusahaan itu bersama antek-antek dan barang-barang milik mereka, agar nama baik Gubernur Sulut dan Bupati Minut tidak jadi pembicaraan miring dikalangan masyarakat,” tutup aktivis asal Airmadidi itu.(John)

AJI KECAM INTIMIDASI FPI ATAS PENGGUNA MEDSOS


Pernyataan Pers


AJI Kecam Intimidasi FPI Atas Pengguna Media Sosial 

Jakarta, Identitasnews.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keras segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan pengekangan kebebasan berekspresi yang belakangan kerap dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Aksi anggota FPI mendatangi rumah pengguna media sosial yang dituduh menulis status bernada miring pada Imam Besar FPI Rizieq Shihab serta memaksa mereka meminta maaf di bawah ancaman pidana adalah tindakan teror yang tak boleh dibiarkan.

Seperti sudah ramai diberitakan, korban intimidasi FPI sudah berjatuhan dalam dua pekan terakhir. Indrie Sorayya, 38, seorang perempuan pengusaha di Tangerang, Banten, didatangi puluhan anggota FPI pada Ahad 21 Mei 2017. Mereka memprotes status Facebook Indrie yang dinilai melecehkan Rizieq Shihab. Intimidasi serupa dialami Fiera Lovita, 40, seorang dokter perempuan di Solok, Sumatera Barat. Penelusuran yang dilakukan SAFEnet, jejaring pendukung kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, menemukan setidaknya ada 48 individu di seluruh Indonesia yang kini terancam diburu, diteror dan dibungkam dengan pola-pola kekerasan semacam ini.

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan FPI mengancam jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang diatur Pasal 28 (E) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal itu berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, intimidasi dan teror atas pengguna media sosial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol). Beleid itu mewajibkan Negara untuk menjamin hak sipil dan hak politik setiap warga negaranya.

Karena itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan:
1. Mengecam keras tindakan Front Pembela Islam mengarahkan, atau setidaknya, membiarkan, anggotanya memburu warga negara yang menggunakan haknya untuk berekspresi di media sosial. Keberatan atas pendapat seseorang seharusnya dihadapi dengan pendapat tandingan sehingga muncul diskursus yang sehat dan beradab di ruang publik, termasuk di media sosial.

2. Mendesak negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi hak berekspresi warga negara, di ranah manapun termasuk media digital.

3. Mengecam tindakan polisi membiarkan intimidasi dan teror atas kebebasan berekspresi, bahkan memfasilitasi ancaman pidana dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas status media sosial warga. Tindakan Polri semacam itu tidak bisa dibenarkan dan justru melanggengkan ketakutan di benak publik untuk mengungkapkan pikirannya secara bebas dan terbuka.

4. Mengimbau semua pihak untuk ikut aktif menjaga kebebasan sipil dan politik yang sudah kita nikmati sejak era Reformasi Mei 1998 silam. Dukungan bisa disampaikan dengan bersolidaritas pada korban di media sosial maupun turun tangan menekan pemerintah untuk konsisten menjaga hak sipil dan politik warga. Jangan biarkan siapapun merampas kebebasan dan hak-hak  kita.

Jakarta, 29 Mei 2017 


Ketua:                                        Sekjen:
      Suwarjono                     Arfi Bambani.(Ben/Red)

Pemkab Minut, PT MSM Dan Dirjen Cipta Karya Tandatangani MOU


Airmadidi, Identitasnews.com - Senin (29/5), Bupati Minahasa Utara Ibu Vonnie Anneke Panambunan menandatangani Perjanjian Kesepakatan Kerjasama (MOU) dengan PT. MSM (Pendanaan CSR)  dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ři Bpk. SRI HARTOYO, tentang Program Nasional Pengadaan Air Bersih ( PAMSIMAS) di Kabupaten Minahasa Utara. Penandatanganan MoU ini bertempat di Kantor Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR ŘI, dirangkaikan pula dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama 6 Daerah Kab/Kota lainnya tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pemukiman.(Red)

Wujud Ke-BHINEKA TUNGGAL IKA-an, Bupati Ajak Masyarakat Minsel Hormati Ibadah Puasa


Minsel, Identitasnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan,  Christiany Eugenia Paruntu SE menghimbau masyarakat agar menghormati umat Muslim yang sedang puasa.  Termasuk menjaga kerukunan antarumat beragama. ''Umat kristen atau non Islam menghormati umat Muslim sedang berpuasa. Bahkan, kita harus tunjukkan sikap toleransi dengan jaga keamanan meski berbeda keyakinan,'' ungkap Paruntu.

Bupati juga mengajak, seluruh warga bergandengan tangan, menjaga keutuhan. Dengan begitu tidak akan ada perpecahan yang kini gencar dilakukan segelintir orang. ''Kita tunjukan bahwa Kabupaten Minsel merupakan daerah yang tingkat toleransi tinggi. Sehingga persatuan dan kesatuan terus terjaga,'' tandasnya.(Meyvo Rumengan)

Sudah Ada Putusan Menteri ESDM, Diduga Kuat PT MMP Masih Beroperasi

Perahu Yang ditumpangi Belasan Wartawan, Dilempari Karyawan PT MMP

Airmadidi, Identitasnews.com - Keberadaan dan status PT Micgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka yang dihuni oleh warga Desa Kahuku, Libas,  Ehe dan Lihunu, masih ngambang dan setahu warga, masih kurang jelas keabsahannya.
Dengan begitu, pemilik PT MMP, terkesan masih bersikukuh mengejar peluang untuknya melanjutkan upaya penambangan bijih besi di pulau cantik di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara itu.
"Saya yakin mereka masih beropersi diam-diam. Beberapa waktu lalu, kami lihat masih ada beberapa pekerja lokal dan orang China berseragam perusahan, sedang beraktivitas," tutur John Haerani warga Desa Lihunu yang pernah mencoba mendekati lokasi pertambangan, namun di usir secara kasar oleh pekerja lokal di lahan tersebut.
Haerani, juga mengatakan, sebagian besar alat dan kendaraan milik perusahaan, masih ada di lokasi tambang. Dan terinformasi, para karyawan masih digaji secara tetap. "Saya dapat info, mereka masih digaji," tandasnya Minggu (28/5).

Kecurigaan warga tentang aktivitas PT MMP masih berlangsung, memang cukup beralasan. Pasalnya, Sabtu (27/5) kemarin, saat belasan wartawan di undang masyarakat Desa Kahuku meliput penanaman mangrove di pesisir desa itu, saat kapal yang ditumpangi mereka agak menepi (jarak sekitar 200 meter dari dermaga yatch milik PT MMP, beberapa pria dewasa tiba-tiba berlarian menuju bibir dermaga, mendadak melempari kapal tersebut sambil berteriak mencaci-maki seisi kapal.
"Untung saja jarak masih jauh, sehingga saat mereka melempari kapal kami dengan batu, tk ada yang mncapai kapal," ujar beberapa wartawan.

Norris Tirayoh pemerhati lingkungan hidup dan pemerintah, kaget mendengar jika PT MMP masih beraktivitas. "Setahu saya, sudah dihentikan Bupati, saat Bupati Minut turun ke Pulau Bangka beberapa bulan silam, masak sih masih beroperasi," katanya kaget.

Menurut Norris, kalau PT MMP benar-benar masih beroperasi dan masih bersikukuh bertahan di Pulau Bangka, itu sama saja membangkang kewenangan pemerintah. "Jika memang benar masih beraktivitas, berarti perusahaan asing tersebut sudah melawan pemerintah. Bukankah pada 23Maret 2017 SK Menteri ESDM Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang dicabutnya ijin pertambangan dan operasi produksi kepada PT Micgro Metal Perdana, sudah keluar surat dari Kementerian ESDM sudah mencabut ijin aktivitas pertambangan di Pulau Bangka," semburnya.
Jika benar PT MMP masih aktif, kata Tirayoh lagi, Bupati dan Gubernur perlu berkordinasi untuk mengambil sikap tegas, terhadap pembangkangan itu.
"Harus dipertegas, agar naa baik Bupati Minut dan Gubernur Sulut tidak jadi bahan cemooh masyarakat dan pihak-pihak tertentu. Selain itu, kenapa saya minta Bupati dan Gubernur segera ambil sikap tegas mengusir PT MMP, kalau mereka masih bertahan, dengan sikap sama seperti yang mereka lakukan kepada rekan-rekan wartawan (melempari kapal rekan-rekan wartawan), jika itu terjadi pada masyarakat dan masyarakat marah kemudian membabi-buta menyerang mereka,kan pemerintah juga yang nantinya dipersalahkan," jadi saya minta sekali lagi, ambil sikap tegas, keluarkan mereka dari Pulau Bangka secepatnya, sebelum jatuh korban" pungkas Tirayoh.(John)

Rayakan Hari Anti Tambang Masyarakat Pulau Bangka Tanam 500 Mangrove di Pantai Kahuku


Airmadidi, Identitasnews.com - Setelah lima (5) tahun bergumul  menolak keras pertambangan, yang dilakukan oleh PT Micgro Metal Perdana (MMP), di Pulau Bangka tempat kediaman masyarakat dari tiga desa (Kahuku, Libas dan Lihunu (sekarang sudah 4 desa dengan bertambahnya Desa Libas), akhirnya hari ini Sabtu (27/5), menggelar syukuran bertajuk Hari Anti Tambang Nasional.
Sebuah tenda berukuran 24 meter dengan kursi kurnag lebih 250 buah, tak mampu menampung jumlah hadirin di lokasi perayaan tepatnya Desa Kahuku Jaga 2.
Hadirin disambut dengan lantunan lagu-lagu Sangihe yang dibawakan oleh group musik Keroncong Mama.
Disamping ratusan warga dari empat (4) desa setempat, hadir pula puluhan wisatawan mancanergara yang sengaja datang memenuhi undangan maupun memang spontan hadir untuk memenuhi agenda kegiatan menanam Mangrove di Desa Kahuku.
Dari sekian banyak hadirin, ada pula tim dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan KPA Tunas Hijau, serta 28 wartawan dari berbagai media.

Perayaan Hari Anti Tambang Masyarakat Pulau Bangka, dipimpin langsung oleh Kumtua Desa Kahuku, Immanuel M Tinungki yang didampingi Sekretaris Desa, Stenly Misa, diawali dengan ibadah bersama. Juru bicara masyarakat Pulau Bangka, Yul Takaliwang, mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan masyarakat yang sudah bahu-membahu mengundang tetamu untuk merayakan hari paling bersejarah bagi salah satu pulau terindah di Minut yang juga merupakan salah satu gugusan Pulau Bunaken ini.
"Gerakan Penghijauan Kembalikan Keindahan Pulau Bangka ini semoga dijadikan agenda tetap tahunan, sebab selain HUT Kemerdekaan RI, hari ini juga adalah HUT Kemerdekaan masyarakat Pulau angka dari intimidasi berbagai pihak demi menjadikan pulau tercinta ini sebagai Tambang Bijih Besi," katanya.
Pada penyampaian Hukumtua Desa Kahuku Immanuel M Tinungki mengingatkan bahwa masa-masa melawan dan menolak pertambangan di Pulau Bangka, sudah habis. "Yang ada kini adalah mempertahankan keindhan pulau tercinta ini, agar sampai akhir masa, tidak lagi ada pihak yang berupaya merusaknya dengan pertambnagan," beber salah satu pejuang penolak PT MMP di Pulau Bangka itu.
Lanjut Tinungki, disamping mengajak masyarakat untuk menghijaukan Pesisir Pulau Bangka dengan aneka tanaman yang ada, Tinungki juga mengklaim yang mana, sudah keluar Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Minerl, tentang status PT MMP untuk penambangan di Pulau Bangka.
"SK Menteri ESDM Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang dicabutnya  ijin pertambangan dan operasi produksi kepada PT Micgro Metal Perdana, sudah keluar, jadi, walaupun Hari Anti Tambang jatuh pada hari Senin 29 Mei 2017, tpi mengingat hari Senin adalah hari yang sibuk, maka kami sepakat melakukan ser3emoni ini pada hari Sabu 27 Mei (hari ini)," tukas Tinungki.
Lanjut dia, seperti amanah Presiden RI bahwa kita membangun kekuatan negara diawali dari pembangunan desa, maka pada hari ini di desa Kahuku, Kumtua mengajak semua masyarakat satu hati menanam bibit mangrove dipesisir pantai.
"Mari kita hijaukan Pulau Bangka tercinta ini, agar dikemudian hari, anak-cucu kita akan mendoakan kita-kita yang telah mewriskan kepada mereka kekayaan alam baik dari laut, sampai ke daratan. Tuhan Memberkati torang samua," tutup Hukumtua Desa Kahuku Immanuel M Tinungki.
 Selesai ibadah dan beberapa penyampaian, ratusan hadirin berbondong-bondong menuju bibir pantai, sembari menanam ratusan bibit mangrove.

Direktur Jaringan Advokasi Tambang Republik Indonesia (Jatam RI) mengaku sangat terharu melihat kegigihan masyarakat Pulau Bangka yang begitu berani melawan menolak pertambangan diwilayah mereka.
"Kami tahu persis, lawan masyarakat waktu itu adalah pihak berduit, yang mampu membayar siapa saja demi mengamankan upaya mereka, tapi warga mampu melawan, itulah yang membuat kami dari Jatam RI terpanggil untuk memperjuangkan hak anda.Untuk sukses yang telah diraih ini, maka kami mengajak masyarakat Pulau Bangka untuk menolak keras segala jenis pertambangan. Kami bangga masyarakat Desa Kahuku, Ehe, Lihunu," ungkapnya.

Puluhan wisatawan mancanegara dan Laskar Alam (SMPN 3 Likupang), berbaur dengan ratusan massa, menanami tepian Pantai Desa Kahuku sepanjang satu kilometer. "Biarlah kegiatan ini berlangsung setiap saat, dan diseluruh NKRI ini, agar negara kita menjadi salah sartu paru-paru dunia menangkis keganasan alam yang kian hari kian meningkat ini," harap Iin aktivis Tunas Hijau.(John)
 
Pusat Jual Beli Online untuk Rakyat
 photo indomie_zpse1168b15.png
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD